Pohon-Pohon di sekitar jalan utama RT 01-RT 02 sudah terlalu rimbun sehingga menutupi penerangan jalan.

Pavingisasi jalan desa di RT 04 – RT 06

Saluran pembuangan di lingkungan RT 01 yang berbatasan dengan wilayah Sambungrejo

Penggalangan dana secara swadaya (Lurah, Perangkat, BPD, RT) terkait biaya jasa potong pohon

Masuk dalam program prioritas pembangunan di APBDes Tahun 2025

Pembuatan saluran baru dengan mengalihkan ke sungai

Pembangunan di Wilayah Ngares dirasa kurang seolah Pemerintah Desa Menganaktirikan Dusun Ngares

Pavingisasi jalan desa di RT 14 Dusun Ngares

Wacana dari Anggota kepengurusan RW terkait pergantian ketua RW karena kondisi kesehatan yang bersangkutan

Tidak ada istilah menganaktirikan dalam sistem kerja pemerintah desa, setiap pembangunan sudah melalui tahapan dan prosedur berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, dimana setiap keputusan terkait pembangunan bukan merupakan keputusan sepihak pemerintah desa melainkan melalui proses Musyawarah Desa (Pemdes, BPD, RW, RT, Tomas, Kartar, dll)

Masuk dalam program prioritas pembangunan di APBDes Tahun 2024

Diskusi kekeluargaan para pengurus RW yang difasilitasi Perangkat dan BPD dirumah Bpk. Ketua RW

Saluran pembuangan di wilayah RT 09 perlu diperbaiki untuk meminimalisir banjir.

Pengajuan pelatihan produksi krupuk di RT 11 belum terealisasi.

Saluran pengairan sawah RT 10 – RT 13 yang sudah lama mati.

Saluran pembuangan di wilayah RT 13 perlu diperbaiki untuk meminimalisir banjir.

Desa harus bisa meningkatkan PADes

Kerja bakti masyarakat di lingkungan

Perubahan tema pelatihan yang diatasnya ada instansi terkait yg membidangi, kemudian diajukan kembali pada Musrenbangdes.

Perlu upaya penataan yang baik terkait penutup saluran pengairan yang dibangun warga. Memperkuat aturan/perdes terkait pembangunan oleh warga yang berkaitan dg saluran pengairan.

Swadaya masyarakat di lingkungan

Pengoptimalan Bumdes serta aset desa yang memiliki nilai ekonomi.

Perbaikan jalan utama Ngaresrejo yang berdampingan dengan Sambungrejo dan Sidodadi.

Kurangnya PADes serta pemanfaatan potensi desa.

Seharusnya tidak ada skala prioritas dalam pembangunan, semua yang jadi kebutuhan lingkungan harus dipenuhi.

Anggaran pembangunan untuk lingkungan Barungu harus ditingkatkan.

Sudah diajukan dalam Musrenbang tingkat Kecamatan Sukodono, serta upaya pengajuan proposal ke instansi lainnya.

Penataan ulang dan pengoptimalan Bumdes serta menggali lebih jauh potensi desa terkait aset yang bisa dimanfaatkan sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih baik.

Latar belakang adanya skala prioritas adalah karena keterbatasan Dana Desa yang ada pada pos pembangunan, sehingga untuk membangun hal yang menjadi kebutuhan masyarakat di lingkungan masing-masing kita tidak bisa memenuhi sekaligus dalam tahun yang sama. Jadi diperlukan skala prioritas sesuai dengan nilai urgensi pada setiap kebutuhan yang harus dipenuhi. Semua pasti dibangun, hanya saja tidak bisa sekaligus.

Untuk pembangunan di Lingkungan Barungu masih terkendala legalitas serah terima antara pengembang dengan desa (Sudah dilakukan upaya penyelesaian). Sehingga pembangunan di Barungu berbenturan dengan Undang-undang, bahwa desa tidak boleh melakukan pembangunan pada hal yang bukan menjadi aset desa.

Plengsengan saluran air di RT 17

Pavingisasi RT 18 – RT 19

Normalisasi saluran air/gorong-gorong untuk mengurangi debit air saat banjir.

Pembangunan jalan baru di lingkungan RT 19 yang saat ini masih terkendala pembebasan lahan.

Sudah masuk dalam list prioritas pembangunan tahun 2025.

Sudah masuk dalam list prioritas utama pembangunan tahun 2025.

Sementara melibatkan swadaya masyarakat dalam bentuk kerja bakti sambil menunggu pembangunan lebih lanjut.

Desa siap memfasilitasi secara administrasi proses hibah (ketika clear), selanjutnya bisa diajukan dalam program pembangunan di desa.