Ngaresrejo, 05 Mei 2025 — Pemerintah Desa Ngaresrejo kembali menjalankan kegiatan Polling Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai bagian dari agenda rutin di tanggal 5 dan 25 setiap bulan. Kegiatan ini bertujuan mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah melalui sektor pajak, sekaligus membangun budaya taat pajak di tengah masyarakat.

Polling PBB menjadi langkah aktif pemerintah desa dalam mendekatkan pelayanan kepada warga. Warga cukup membawa SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) untuk bisa langsung melakukan pembayaran secara tunai maupun melalui metode digital.

Kepala Desa Ngaresrejo, Bapak Mukhammad Ikyani, menegaskan pentingnya kegiatan ini. “Pendapatan dari PBB adalah salah satu sumber dana penting yang nantinya kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat bisa membayar pajak dengan mudah, aman, dan nyaman,” ujarnya.

Selain pelayanan pembayaran, kegiatan polling juga menjadi sarana edukasi pajak bagi warga. Petugas memberikan penjelasan soal manfaat PBB, prosedur pembayaran, dan pentingnya memperbarui data objek pajak. Tak sedikit pula warga yang memanfaatkan momen ini untuk berkonsultasi terkait keberatan pajak maupun perubahan data kepemilikan.

Salah satu warga Dusun Patar, Mbak Ratnawati (32), mengaku terbantu dengan adanya polling PBB. “Dulu saya bingung cara bayarnya, harus ke kantor kecamatan. Sekarang cukup datang ke balai desa, petugas sudah siap membantu,” ujarnya.

Pemerintah desa menargetkan capaian PBB 2025 bisa meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut data terakhir, tingkat partisipasi warga Desa Ngaresrejo dalam membayar PBB sudah cukup baik, namun masih ada ruang untuk perbaikan—terutama dalam aspek ketepatan waktu pembayaran.

Kegiatan polling PBB ini juga sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik: transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dengan sinergi antara aparatur desa dan warga, Desa Ngaresrejo menegaskan komitmennya dalam mendukung kemajuan daerah melalui kesadaran pajak.

“Setiap rupiah dari PBB yang dibayarkan warga, akan kembali dalam bentuk jalan desa, penerangan, fasilitas umum, hingga program pemberdayaan masyarakat,” tambah Kepala Desa.

Dengan semangat gotong royong dan kesadaran kolektif, kegiatan polling PBB diharapkan menjadi cerminan desa yang mandiri secara fiskal dan aktif dalam pembangunan.